Currently I'm Offline. Please leave a message . . .

Translator

Arsip-arsip

Kantor Pajak akan Dipecah jadi Tiga

Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam memberikan bocoran kemungkinan dalam waktu dekat kantor pelayanan pajak akan dipecah menjadi dua atau tiga kantor di Batam. Ini dikarenakan jumlah wajib pajak yang cukup besar di Kota Batam.

Maksdunya pelayanan pajak bisa lebih terkonsentrasi dan pelayanan bisa lebih cepat. Bahkan direncanakan akan dibangun [...]

Realisasi Pajak di Batam Rp813 M

BATAM — Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pencapaian pajak selama 2011 mencapai Rp813,448 miliar atau 98 persen dari target Rp823,512 miliar.

“Untuk pecapaian pajak 2011, 98 persen dari target yang telah ditetapkan,” kata Kepala KPP Pratama Batam Yudi Asmara Jaka Lelana, didampingi [...]

Jangan Pernah Membayar Pajak ke Kantor Pajak Ataupun Petugas Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau untuk para Wajib Pajak (WP) agar menyetorkan pajaknya ke bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan ke Kantor pajak atau melalui petugas pajak.

Hal ini disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dedi Rudaedi yang ditemui dalam media gathering di Lido Lakes Resort, [...]

Pajak UKM Tergantung Kajian

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Dedi Rudaedi, mengatakan, pajak usaha kecil dan menengah (UKM) bukan lagi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak. Menurut dia, peraturan pemerintah (PP) terkait itu sedang dibahas di tingkat Kementerian Keuangan dan akan dikaji sejumlah pihak. “Itu sudah bukan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak lagi. Karena itu [...]

Ini Dia 20 Lembaga Penerima Zakat yang ‘Diakui’ Ditjen Pajak

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan 20 Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib. Nantinya, zakat atau sumbangan keagamaan ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

“Hal tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 yang berlaku sejak tanggal 11 November 2011,” ujar Direktur Penyuluhan Pelayanan [...]

Daftar Aturan Perpajakan Terbaru

Jakarta – 1. Mulai 11 November 2011, yang berwenang menandatangani formulir Surat Keterangan Domisili bagi Wajib Pajak Amerika Serikat (Form 6166) yaitu P.J. Bazick, Field Director, Philadelphia Account Management Center. Mengantikan pejabat sebelumnya Ivy S. Chesney yang telah menjabat sejak 24 April 2008. (Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE—83/PJ./2011 tanggal 11 November 2011)

2. [...]

Sensus Pajak Bakal Incar Orang Kaya

Jakarta – Program sensus pajak yang akan dilakukan oleh Drektorat Jenderal (Ditjen Pajak) pada akhir September 2011 ini bakal mengincar orang-orang kaya Indonesia yang belum membayar pajak dengan benar.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pajak Fuad Rahmany ketika ditemui di Hotel Nikko, Jakarta, Rabu (10/8/2011).

“Sensus pajak ini akan mengincar pengusaha di tempat-tempat usaha [...]

Aturan Main Pemeriksaan Pajak

PB Taxand – detikFinance

Jakarta – Agar Tata Cara Pemeriksaan bisa sejalan dengan Undang-Undang KUP, maka sejak 3 Mei 2011 berlaku beberapa prosedur baru dalam pemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.03/2011.

Berikut catatan atas perubahan tersebut :

Jangka Waktu Pemeriksaan

Walau jangka waktu pemeriksaan, baik pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan tidak berubah. [...]

Daftar Aturan Pajak Baru

PB Taxand – detikFinance

Jakarta – 1. Bagaimana caranya agar bukti pembayaran zakat bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Syaratnya : Zakat tersebut harus dibayarkan kepada amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah dan Bukti pembayaran zakat paling sedikit memuat informasi (ini merupakan syarat kumulatif) : Nama lengkap Wajib Pajak dan NPWP pembayar, Jumlah & tanggal [...]

Sensus Pajak Nasional (SPN)

Apa itu Sensus Pajak Nasional (SPN)?

Kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Apa dasar hukum SPN ?

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang [...]